DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Perubahan kualitas pelayanan publik tidak selalu dimulai dari program besar. Pembenahan cara kerja aparatur, keberanian berinovasi, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat justru menjadi fondasi penting pembangunan daerah.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (12/8/2026).

Mengangkat tema “Inovasi dan Penguatan Budaya Kerja dalam Pembangunan Daerah”, kegiatan tersebut secara khusus mendorong aparatur pemerintahan agar tidak terjebak pada pola kerja rutin, tetapi berani mencari cara baru yang lebih efektif dalam memberikan pelayanan.

Peserta berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sejumlah unit kerja, serta kepala desa se-Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan dibuka Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto bersama Rektor Unjani. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pengalaman praktis pemerintahan dengan perspektif akademik dalam memperkuat tata kelola daerah.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FISIP Unjani, Agustina Setiawan, mengatakan inovasi tidak akan tumbuh tanpa perubahan cara pandang aparatur terhadap pekerjaan dan pelayanan masyarakat.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan perencanaan infrastruktur yang matang, tetapi juga transformasi mentalitas dan budaya kerja aparatur di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, ASN, PPPK maupun aparatur pemerintahan desa perlu memiliki pola pikir inovatif untuk menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. 

Budaya kerja yang adaptif, akuntabel dan berorientasi pelayanan menjadi salah satu fondasi agar pembangunan tidak berhenti pada pencapaian program, tetapi memberikan dampak nyata.

Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto menyambut positif kegiatan yang digagas FISIP Unjani tersebut. 

Kehadiran perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan pemantik baru bagi aparatur untuk mengembangkan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.

Terlebih, pemerintahan desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Inovasi sederhana dalam pelayanan administrasi, pengelolaan potensi desa maupun penyelesaian persoalan warga dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kolaborasi ini juga menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengetahuan dan kepakaran akademik tidak hanya ditempatkan di ruang kampus, tetapi didorong hadir untuk menjawab kebutuhan nyata pemerintahan.

Dengan demikian, penguatan budaya kerja bukan sekadar perubahan rutinitas aparatur. 

Lebih jauh, hal itu menjadi pintu masuk untuk membangun pemerintahan yang berani berinovasi, cepat merespons kebutuhan warga dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

(derapwaktu.com/dw1)