DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Persidangan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memanas ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan konsistensi sikap ahli yang dihadirkan Pihak Terkait, Muhammad Rullyandi.
Rullyandi sebelumnya diketahui menyampaikan pernyataan dalam sebuah talkshow televisi bahwa persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut ilegal, termasuk menyebut posisi Ketua MK ilegal.
Namun, pada Kamis (1/10/2026), Rullyandi justru hadir di ruang sidang MK sebagai ahli yang diajukan Pihak Terkait, Militan Gibran 08 Nusantara, untuk memberikan keterangan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Perbedaan antara pernyataan Rullyandi di ruang publik dengan kehadirannya sebagai ahli itulah yang kemudian menjadi titik panas persidangan.
Momen tersebut terjadi ketika majelis hakim hendak mengambil sumpah terhadap dua ahli yang dihadirkan Pihak Terkait, yakni Muhammad Rullyandi dan konsultan pendidikan Ina Setiawati.
Arsul Sani kemudian menyinggung pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi yang juga menghadirkan Refly Harun.
“Saya kebetulan menonton, melihat, talkshow Anda yang ada juga Pak Dr Refly Harun. Saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal,” kata Arsul dalam persidangan.
Arsul meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut.
Persoalan yang disorot bukan semata-mata isi kritik Rullyandi terhadap MK, melainkan konsistensi sikapnya sebagai seorang ahli yang datang untuk memberikan keterangan dalam persidangan yang sebelumnya disebutnya ilegal.
Arsul bahkan mempertanyakan alasan Rullyandi tetap bersedia hadir sebagai ahli apabila forum persidangan yang dihadapinya dianggap tidak sah.
“Saya mohon penjelasan Anda, kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi Ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok. Ini menyangkut konsistensi dan kredibilitas Anda sebagai Ahli,” ujar Arsul.
Rullyandi Sebut Kritik Hukum
Menanggapi pertanyaan tersebut, Rullyandi tidak langsung mencabut pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan mengenai ilegalitas persidangan merupakan pandangan hukum sekaligus kritik terhadap MK.
Menurut Rullyandi, kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan konstitusi.
“Saya menggunakan jalan pemikiran saya secara hukum dan akan saya sampaikan alasan-alasan hukum saya dalam mengkritik, bukan menghina, mengkritik kepada MK, supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sidang ilegal,” kata Rullyandi.
Namun, penjelasan tersebut belum menyelesaikan persoalan yang diajukan majelis.
Arsul juga menyoroti keterangan tertulis Rullyandi yang telah diserahkan dalam perkara tersebut.
Menurutnya, keterangan tertulis itu tidak membahas persoalan legalitas persidangan sebagaimana pernyataan Rullyandi di ruang publik.
Dengan demikian, yang menjadi perhatian majelis bukan hanya substansi pendapat hukum Rullyandi, tetapi juga hubungan antara pernyataan publiknya dengan posisi yang dijalankannya dalam perkara tersebut.
Majelis Batasi Keterangan Rullyandi
Ketegangan kemudian berlanjut hingga Wakil Ketua MK Saldi Isra melakukan skors persidangan untuk membahas kelanjutan pemberian keterangan oleh Rullyandi.
Setelah skors, majelis memutuskan Rullyandi tidak memberikan keterangan secara lisan di persidangan.
Keterangan tertulisnya tetap diterima, tetapi Rullyandi diminta meninggalkan ruang sidang.
“Kami memutuskan bahwa keterangan atas nama Muhammad Rullyandi kita terima secara lisan, tapi tidak tertulis, itu keputusannya, terima kasih. Bukan, maaf. Yang diterima adalah keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan,” kata Saldi.
Keputusan tersebut membuat Rullyandi tidak sempat menyampaikan keterangan ahli secara lisan di hadapan majelis hakim.
Peristiwa itu menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam sidang pembuktian perkara tersebut pada 1 Oktober 2026.
Perkara Berawal dari Persoalan Syarat Pendidikan GibranPerkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri merupakan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Para Pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran, termasuk berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Dalam sidang sebelumnya, KPU sebagai Termohon menyampaikan bahwa perkara yang diajukan para Pemohon pada dasarnya mempersoalkan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.
KPU juga menjelaskan proses penyusunan dan penerapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk ketentuan mengenai dokumen pendidikan bagi bakal calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Pada sidang 1 Oktober, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir sebagai saksi Termohon. Hasyim membantah adanya cacat administratif maupun manipulasi dalam ketentuan persyaratan pendidikan yang digunakan pada proses pencalonan.
Sementara dari Pihak Terkait, selain Rullyandi, hadir Ina Setiawati yang memberikan keterangan mengenai persoalan kesetaraan pendidikan dan dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
MK Jadwalkan Dalami Dokumen Pendidikan
Setelah rangkaian pembuktian dari para pihak, MK menjadwalkan sidang lanjutan pada Jumat (2/10/2026).
Agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.
Keterangan dari ketiga pihak tersebut dijadwalkan menjadi bagian dari pendalaman majelis terhadap persoalan pendidikan yang menjadi pokok sengketa. Berdasarkan jadwal resmi MK, sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 2 Oktober dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.
(derapwaktu.com/roy)
Komentar (0)