DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI   – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) berkomitmen memperjuangkan kebutuhan dasar nelayam yaitu kecukupan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi.

Komitmen kembali ditunjukkan melalui kehadiran petinggi DPRD Tala pada rapat soal solar subsidi di lingkungan kantor bupati, Kamis lalu.

Berdasar data media ini. Rabu (24/6/2026), rapat itu dihadiri semua pihak terkait. Terutama dari pihak perwakilan nelayan beersma perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang dan pengelola SPBUN Desa Kuala Tambangan.

Dari pihak DPRD Tala langsung dihadiri Ketua yaitu H Khairil Anwar. Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya Budiono SE MIKom.

Rapat Koordinasi Mekanisme Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar bagi Nelayan tersebut bertempat di Gedung Sarantang Saruntung. Rapat dipimpin langsung Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto dan dihadiri seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kehadiran pimpinan DPRD Tala tersebut menjadi bukti besarnya perhatian lembaga legislatif terhadap aspirasi nelayan, khususnya terkait kemudahan memperoleh solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama saat melaut untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga.

Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menegaskan DPRD mendukung setiap langkah yang bertujuan memberikan kepastian pelayanan bagi nelayan dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Menurutnya, persoalan distribusi solar subsidi harus diselesaikan secara bersama-sama agar tidak merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B mengatakan pihaknya sejak awal aktif mengawal persoalan tersebut. 

Bahkan sebelum berbagai rapat koordinasi digelar, Komisi II DPRD Tala bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ( DKPP) Tala beberapa pekam silam telah turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap kondisi distribusi solar subsidi di Kuala Tambangan.

"Komisi II sejak awal berupaya mencarikan solusi terbaik. Yang terpenting bagaimana nelayan tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh solar subsidi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Peran aktif Komisi II DPRD Tala juga sebelumnya terlihat saat rapat lintas sektor di Kantor KPP Tanah Laut. 

Pada forum tersebut, H Agus turut menyampaikan berbagai saran dan masukan yang dinilai penting dalam mengurai persoalan serta mencari solusi terbaik atas distribusi solar subsidi bagi nelayan Kuala Tambangan.

Dalam sejumlah pembahasan sebelumnya, terungkap adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pencatatan, laporan penyaluran, dan realisasi penerimaan solar subsidi oleh sebagian nelayan. 

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses evaluasi, sinkronisasi data, hingga rencana audit oleh PT Pertamina Patra Niaga.

H Agus menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik antar pihak terkait.

"Kalau saya lihat, ini hanya masalah pesan yang tidak sampai antara pihak SPBUN dan DKPP. SPBUN mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang menjalankan tugas untuk masyarakat. Jadi jangan sampai yang memberi rekomendasi malah ditanya balik siapa yang bertanggung jawab," tegasnya.

Ia memastikan DPRD Tala akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan distribusi solar subsidi hingga ditemukan mekanisme yang mampu memberikan kepastian pelayanan kepada nelayan sekaligus memenuhi aspek administrasi dan regulasi yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi sehingga penyaluran solar subsidi bagi nelayan berjalan lebih lancar, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan persoalan di lapangan.

(derapwaktu.com/dw1)